0852 488 98504 / 0811 5377 087
callcenter@kariangauterminal.co.id

GELIAT KIK TERKESAN LESU, GUBERNUR RISAU

geliat-kik-terkesan-lesu

BALIKPAPAN – Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan Utara yang digadang-gadang menjadi sentra ekonomi dan bisnis di Kaltim masih jauh dari yang diharapkan. Geliat perusahaan di bibir Teluk Balikpapan itu masih adem-ayem hingga saat ini. Pemandangan tersebut diakibatkan belum terbentuknya perusahaan kawasan.

Kepada Kaltim Post, Gubernur Awang Faroek Ishak tak menampik hal itu. Belum adanya lembaga profesional yang mengelola KIK membuat investor pikir-pikir menanamkan investasinya. Tanpa marketing yang tepat, KIK sulit berkembang. “Perusahaan kawasan ini penting. Karena semua investor yang masuk harus dilayani secara business to business,” ujar Faroek.

Karena itu, dia mendorong agar perusahaan kawasan yang berorientasi pada pelayanan dan pemasaran segera terbentuk. Siapa berhak mengisi posisi strategis itu? Tentunya, dia harus dari kalangan professional. Bukan pejabat daerah. “Enggak boleh wali kota maupun gubernur. Saya hanya terlibat di dewan kawasan. Yang terlibat jadi komisaris perusahaan harus berpikir bisnis,” terangnya.

Bukankah Pemkot Balikpapan telah mengirimkan nama komisaris ke pemprov untuk ditindaklanjuti? Gubernur menyebut akan mengecek hal tersebut.

Ditemui belum lama ini, Kabag Perekonomian Setkot Balikpapan Arzaedi Rachman mengatakan pemkot sudah selesai menyusun formasi perusahaan kawasan yang terdiri dari komisaris perusahaan.

“Kami sudah mengusulkan calon direksi dan komisaris. Ada empat orang, bergantung nanti siapa yang lolos fit and proper test,” katanya. Sayangnya ia belum mau membeber siapa nama-nama calon komisaris yang diusulkan.

Arzaedi menambahkan, seharusnya perusahaan kawasan sudah terbentuk karena Pemkot Balikpapan telah mengusulkan direksi. KIK kini sudah memiliki Dewan KIK dan Buluminung atau Karibu. Nama ini ditetapkan Gubernur Kaltim sesuai usulan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

Sejatinya sudah ada badan pengelola KIK yang dibentuk, namun berdasarkan aturan, kawasan industri harus dikelola oleh perusahaan kawasan. “Nah yang membuat lama, karena KIK ini berbeda dengan kawasan industri umumnya di Indonesia. Pemerintah hanya punya lahan 400 hektare, 100 hektare punya pemkot dan 300 hektare punya pemprov,” terangnya. (riz/rom)

Sumber : http://www.kaltimpost.co.id (10/Nov/2015)


Post terkait